Mulai dari tahun 2010 sepertinya jilbab lebih mengarah ke -fashion-, jilbabnya lebih banyak dijadikan sebagai "perhiasan" dibanding "penutup" (ini murni penilaian subjektif saya). Apalagi desainer baju muslim sekarang juga banyaak sekali mulai dari
Dian Pelangi,
Rani Hatta,
Irna Mutiara dan banyak lagi yang lainnya.
Tapi ga apa-apa juga sih mungkin awalnya berjilbab karena ngikutin fashion kemudian lama-kelamaan beneran "menutup". Karena semuanya memerlukan proses.. seperti yang nulis ini juga masih belum bener...
Ngomong-ngomong perjalanan jilbab entah kenapa jadi inget kejadian tahun 2004 waktu masih di kelas X-2 SMA. Waktu itu hari Jum'at jadwal olahraga di ruang ganti ketemu dengan kakak-kakak dari kelas 2-1 yang juga sedang ganti karena jadwal olahraga memang bersamaan. Kebetulan teman-teman sekelas yang perempuan sebagian memakai jilbab.. lalu lewatlah kakak (yang saya ga tau namanya) dengan tatapan sinis dan nada ketus "ini sebenere anak MAN atau SMA 2 sih kok jilbaban semua". Waktu itu saya masih belum memakai jilbab tapi entah kenapa rasanya "nyesss" agak nyesek di hati. Saya pikir kenapa ya mesti kaya gitu terhadap kami, padahal sama-sama muslim kesannya ga suka banget.. (mungkin memang kami yang sensi, bukan salah kakak kelas..:D)
Ah sudahlah daripada kepanjangan nostalgianya mending langsung aja ke tulisan ini
tentu saja yang di bawah ini bukan tulisan saya, karena saya ga mampu untuk menulis sebagus, sedetail dan serapi itu.. :D
tulisan berikut saya ambil dari
Jejak Islam
Berbicara
mengenai jilbab di Indonesia, terutama mengenai sejarahnya bukan
perkara mudah. Tak banyak tulisan yang memuat khusus mengenai itu.
Sumber-sumber sejarah yang menyingkap perjalanan jilbab di tanah air pun
tidak melimpah, setidaknya jika berkaitan dengan sumber sejarah sebelum
abad ke 20. Namun mengingat pentingnya jilbab sebagai bagian dari
syariat Islam dalam kehidupan umat Islam saat ini, tulisan ini akan
menelusuri perjalanan jilbab di tanah air.
Kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslim amat mungkin sudah
diketahui sejak lama. Sebab telah banyak ulama-ulama Nusantara yang
menuntut ilmu di Tanah Suci. Ilmu yang ditimba di tanah suci, disebarkan
kembali ke tanah air oleh para ulama tersebut. Kesadaran untuk menutup
aurat sendiri, pastinya dilakukan setidaknya ketika perempuan sedang
sholat . G.F Pijper mencatat, istilah ‘Mukena’, setidaknya telah dikenal
sejak tahun 1870-an di masyarakat sunda. Meskipun begitu, pemakaian
jilbab dalam kehidupan sehari-hari tidak serta merta terjadi di
masyarakat.
[1]
Satu hal yang pasti, sejak abad ke 19, pemakaian jilbab telah
diperjuangkan di masyarakat. Hal itu terlihat dari sejarah gerakan
Paderi di Minangkabau. Gerakan revolusioner ini, turut memperjuangkan
pemakaian jilbab di masyarakat.
[2]
Kala itu, mayoritas masyarakat Minangkabau tidak begitu menghiraukan
syariat Islam, sehingga banyak sekali terjadi kemaksiatan. Menyaksikan
itu, para ulama paderi tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk
menerapkan syariat Islam di Minangkabau, termasuk aturan pemakaian
jilbab. Bukan hanya jilbab, aturan ini bahkan mewajibkan wanita untuk
memakai cadar
[3]
Akibat dakwah Islam yang begitu intens di Minangkabau, Islamisasi di
Minangkabau telah meresap sehingga syariat Islam meresap ke dalam
tradisi dan adat masyarakat Minang. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk
pakaian adat Minangkabau yang cenderung tertutup.

Ilustrasi
perempuan pada masa Paderi. Sumber: Dobbin, Christiine. 1983. Islamic
Revivalism in Changing Peasant Economy; Central Sumatera 1784-1847.
Curzon Press: London and Malmo
Di Aceh, seperti juga di Minangkabau, di mana dakwah Islam begitu
kuat, pengaruh Islam juga meresap hingga ke aturan berpakaian dalam adat
masyarakat Aceh. Adat Aceh menetapkan,
“orang harus berpakaian
sedemikian rupa sehingga seluruh badan sampa kaki harus ditutupi. Dari
itu, sekurang-kurangnja mereka telah berbadju, bercelana,
dan berkain sarung. Ketjantikan dan masuk angin sudah terdjaga dengan
sendirinya. Kepalanja harus ditutup dengan selendang atau dengan kain
tersendiri.” [4]

Potret
Istri Panglima Polim Sigli tahun 1903. Foto ini diperkirakan berasal
dari Mayor K. van der Maaten. Sumber: KITLV Digital Media Library
(http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/4?q_searchfield=polim)
Di Sulawesi Selatan, Arung Matoa (penguasa) Wajo, yang di panggil La
Memmang To Appamadeng, yang berkuasa dari 1821-1825 memberlakukan
syariat Islam. Selain pemberlakuan hukum pidana Islam, ia juga
mewajibkan kerudung bagi masyarakat Wajo.
[5]
Menjelang abad ke 20, teknologi cetak yang telah lazim di tanah air
turut membantu penyadaran kewajiban perempuan untuk berjilbab di
masyarakat. Sayyid Uthman, seorang ulama dari Batavia menulis persoalan
jilbab ini dalam bukunya
‘Lima Su’al Didalam Perihal Memakai Kerudung’ yang terbit pada Oktober 1899.
[6]
Tidak hanya perkembangan teknologi cetak, gerakan reformasi Islam dari
timur tengah, khususnya dari Mesir turut mempengaruhi dakwah di
Indonesia. Salah satunya yang terdapat di Sumatera Barat.
Gerakan yang dipelopori oleh
‘Kaoem Moeda’ ini menggemakan
kembali kewajiban jilbab di masyarakat Minangkabau. Syaikh Abdul Karim
Amrullah yang biasa dikenal dengan nama Haji Rasul ini, amat vokal
menyuarakan kewajiban wanita muslim menutup aurat. Menurutnya, aurat
wanita itu seluruh tubuh.
[7] Ayah Buya Hamka ini mengkritik keras kebaya pendek khas Minangkabau. Kritik beliau dapat kita lihat dalam bukunya,
Cermin Terus. Kritik keras terhadap pakaian wanita ini kemudian menjadi polemik di masyarakat.
[8]

Buya Hamka dan Siti Raham. Sumber foto: Dokumentasi Keluarga
Diceritakan oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul
“Ayahku; Riwayat Hidup Dr H Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera”,
bahwa ayahnya menentang kebaya pendek itu karena tidak sesuai dengan
hadits Nabi dan pendapat ulama-ulama. Memang, lanjut Buya, ada kebaya
pendek yang sengaja digunting untuk menunjukkan (maaf) pangkal payudara.
[9]

Perempuan
Minangkabau. Foto antara tahun 1908-1940. Sumber Foto: KITLV Digital
Image Library
(http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced?q_searchfield=1405455)
Di pulau Jawa, banyaknya wanita muslim yang tidak menutupi kepala,
mendorong gerakan reformis muslim menyiarkan kewajiban jilbab. Pendiri
Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan aktif menyiarkan dan menyatakan bahwa
jilbab adalah kewajiban bagi wanita Muslim sejak 1910-an. Ia melakukan
dakwah jilbab ini secara bertahap.
Awalnya ia meminta untuk memakai kerudung meskipun rambut terlihat sebagian. Kemudian ia menyarankan mereka untuk memakai
Kudung Sarung dari Bombay. Pemakaian kudung ini dicemooh oleh sebagian orang. Mereka mencemoohnya dengan mengatakan,
“Lunga nang lor plengkung[10], bisa jadi kaji” (pergi ke utara plengkung, kamu akan jadi haji).
Namun KH. Ahmad Dahlan tak bergeming. Ia berpesan kepada murid-muridnya,
“Demit ora dulit, setan ora Doyan, sing ora betah bosok ilate,” (Hantu
tidak menjilat, setan tidak suka yang tidak tahan busuk lidahnya).
Upaya menggemakan kewajiban jilbab ini terus berjalan. Tak hanya itu, ia
mendorong wanita untuk belajar dan bekerja, semisal menjadi dokter, ia
tetap menekankan wanita untuk menutup aurat dan melakukan pemisahan
antara laki-laki dan perempuan.
[11]
Organisasi Muhammadiyah sendiri pernah mengungkapkan aurat wanita
adalah seluruh badan, kecuali muka dan ujung tangan sampai pergelangan
tangan.
[12]

Salah
satu iklan kerudung di Majalah Mingguan Muhammadiyah, Adil. Sumber:
Tantowi, Ali , The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on
Veiling from the 1920s to 1940s, Journal of Indonesian Islam, The Circle
of Islamic and Cultural Studies: Jakarta, Volume 04, Number 01, June
2010
Organisasi Al Irsyad juga turut menyuarakan kewajiban jilbab bagi
para wanita. Di Pekalongan, Jawa Tengah, kongres Al Irsyad telah
membahas isu-isu wanita yang berjudul
Wanita dalam Islam Menurut Pandangan Golongan al-Irsyad.
Salah satu hasil kongresnya menyarankan anggota wanitanya untuk
menutupi kepala dan tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan.
[13]
Selain Muhammadiyah dan Al Irsyad, Persis menjadi organisasi yang
amat gigih dan aktif menyuarakan kewajiban jilbab bagi wanita. Melalui
majalah
Al-Lisaan tahun 1935, Persis secara tegas menyatakan
tubuh wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan pergelangan tangan. Itu
artinya rambut dan kepala wanita harus ditutup.
[14]
Tokoh Persis, Ahmad Hassan menulis syiar pertamanya tentang kewajiban
jilbab bagi wanita Muslim pada tahun 1932. Anggota wanita dari Persis
pun mengenakan gaya jilbab yang berbeda. Mereka benar-benar menutupi
kepala mereka dan hanya menunjukkan wajah. Rambut, leher, telinga dan
bagian dada tertutup oleh jilbab. Mereka memakainya tidak hanya ketika
melakukan perayaan atau kegiatan keagamaan, tapi juga sebagai pakaian
sehari-hari. Ini sebuah kebiasaan baru dan disertai keyakinan bahwa bila
wanita yang tidak menutupi kepalanya, maka akan masuk neraka. Hal ini
mengundang reaksi sebagian masyarakat. Bahkan akibat memakai jilbab
sesuai arahan Persis ini, di
Pamengpeuk, seorang muslimah dilempari batu.
[15]
Kegigihan memperjuangkan jilbab, tak hanya dilakukan oleh organisasi
muslim reformis. Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan hal yang sama. Saat
Kongres Nahdlatoel Oelama ke-XIII yang digelar pada Juni tahun 1938, di
Banten, NU Cabang Surabaya mengusulkan agar kaum ibu dan murid-murid
Madrasah Banaat NO memakai kudung model Rangkajo Rasuna Said. Alasannya agar kaum ibu menutup auratnya sesuai syariat Islam.

Rasuna Said di Majalah Pedoman Masjarakat 1 September 1937. Sumber: Dokumentasi Sarah Mantovani
“Berhubung dengan jang dibilang aurat dari perempoean itu adalah
seloeroeh badannja, teroetama ramboet, tangan, dsb. Itoe telah
diketahoei oleh oemoem, maka itoelah sebabnja, Soerabaja tetap
mempertahankan pendiriannja, karena jang dimaksoed oleh oesoel itu,
hanjalah penoetoepan rambut sadja (dan dengan sendirinja leher
tertoetoep djoega oleh keadaan jang sangat memaksanja). Soerabaja tak
akan merobah pendiriannja itoe.” [16]
Lebih dari itu, KH. Tohir Bakri mengungkapkan alasan cabang tersebut
karena sesuai dengan hukum-hukum Islam dan terdorong untuk mencegah
timbulnya korban dari kaum ibu pada zaman modern. Mendengar hal ini,
HBNO (PBNU) mendukung usul itu, sebab kaum ibu akan menjadi contoh bagi
orang awam, kemudian turut menjaganya dari kemaksiatan, dan menghargai
kaum ibu di tengah kemaksiatan yang merajalela.
[17]
Akhirnya,
Voorzitter memutuskan ustadzah-ustadzah dan murid-murid
Madrasah Banaat NO
memakai kudung model Rangkajo Rasuna Said. Keputusan ini diambil
berdasarkan pertimbangan keadaan dan kebiasaan suatu tempat yang
berbeda-beda serta belum ada organisasi khusus bagi kaum ibu NU.
[18]
Dalam keputusan Muktamar NU ke-8 di Jakarta, tanggal 2 Muharram 1352 H/
7 Mei 1933, diungkap bahwa menurut pendapat yang paling shahih dan
terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali
wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya.
[19]
Tahun 1940 di Solo, dua orang tokoh keturunan Bani Alawi, Idrus
Al-Mansyhur dan Ali Bin yahya mulai menggerakkan dakwah pemakaian ‘
berguk’ bagi wanita.
‘Berguk’ berasal dari kata
Burqa.
Di sebuah pertemuan yang dihadiri 60 orang, terdapat keprihatinan di
kalangan mereka akan degradasi moral kaum wanita. Ketika itu
dibicarakan, sudah banyak wanita yang keluar tanpa kerudung. Sebagai
keturunan Rasulullah SAW, mereka merasa telah mengkhianati beliau. Ahmad
bin Abdullah Assegaf, Segaf Al Habsyi dan Abdul Kadir Al Jufri
sependapat untuk mewajibkan
Berguk kepada wanita dikalangan
Alawiyyin.
Dakwah ini tidak hanya di Solo, namun mulai merebak ke Surabaya dan
menimbulkan pertentangan. Namun akhirnya kampanye pemakaian
‘Berguk’ surut dengan sendirinya.

Ilustrasi ‘Berguk’ (burqa) di Majalah Aliran Baroe, “Mana Dia? Bergoeknya Toean Bin
Yahya
Masyhoer,” No. 21 (1940), p. 19. Sumber: Tantowi, Ali . The Quest of
Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling from the 1920s to 1940s,
Journal of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies:
Jakarta, Volume 04, Number 01, June 2010.
Upaya memperjuangkan jilbab tak sedikit mendapat pertentangan. Perang
kata-kata melalui media massa mewarnai era 1930-40an. Majalah
Aliran Baroe yang
berafiliasi dengan Partai Arab Indonesia (PAI), tidak mendukung
kewajiban jilbab. Majalah ini berseteru dengan beberapa pihak. Sikap PAI
yang tidak mengurusi soal jilbab ini mendapat kritikan dari Siti
Zoebaidah melalui majalah
Al Fatch. Lewat majalah milik
Aisyiyah –organisasi perempuan yang menginduk pada Muhammadiyah- ini
[20], Siti Zoebaidah menegaskan bahwa wajib bagi kaum muslimat memakai jilbab.
[21]
Kaum Aisyiyah memang dikenal selalu memakai jilbab. Hal ini diungkap
dalam Majalah Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timur 1927 bahwa,
“Rambut kaum Aisyiyah selalu ditutup dan tidak akan ditunjukkan, sebab termasuk aurat.”[22]

Rahmah El Yunusiyah di Kuala Simpang (Aceh) tahun 1929. Sumber: Dokumentasi Sarah Mantovani

Sekolah
Guru Putri. Foto diperkirakan dari tahun 1950-an. Sumber Foto: Muh.
Natsir dan Nasroen A.S, Hidup Bahagia. Penerbitan Vorkink-Van Hoeve:
Bandung
Perjuangan Berat di Masa Orde Baru.
Jika pada masa sebelum kemerdekaan perjuangan jilbab diwarnai polemik
di media massa, namun di orde baru perjuangan jilbab semakin berat.
Perjuangan umat Islam khususnya muslimah mendapat tentangan keras dari
pemerintah, khususnya pejabat dinas pendidikan dan pihak militer.
Militer, dalam hal ini angkatan darat, muncul sebagai kekuatan yang
sangat dominan dalam panggung politik orde baru. Militer Indonesia
mendominasi posisi-posisi strategis baik eksekutif, legislatif, maupun
birokrasi. Pada tahun 1972, 22 dari 26 gubernur adalah bekas perwira
militer, demikian juga 67 % dari bupati dan camat serta 40% dari kepala
desa.
[23]

Siswi
di sebuah sekolah Islam di Solo tahun 1970-1971. Koleksi Karel A.
Steenbreek. Sumber: KITLV Digital Media Library
(http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced?q_searchfield=506076)
Selama dua dekade pemerintahan orde baru, terhitung 71,4 %
posisi-posisi strategis dalam birokrasi pusat yang tertinggi diduduki
militer. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri untuk tahun 1982
terdiri dari 44 % militer. Sejarawan Alwi Alatas menilai salah satu
tujan utama dominasi militer ini adalah untuk mengawal tercapainya
tujuan orde baru. Pemerintah orde baru mencita-citakan suksesnya program
pembangunan yang mereka canangkan dan untuk itu dibutuhkan kestabilan
politik dan ekonomi yang ditopang kuat oleh kestabilan pertahanan dan
keamanan.
[24]
Hal senada juga diungkapkan oleh sejarawan Tiar Anwar Bachtiar.
Menurutnya, dalam membangun stabilitas politik dan keamanan serta
pemulihan ekonomi negara, Soehato dikelilingi tentara dan teknokrat.
Tentara digunakan sebagai kekuatan untuk pemulihan keamanan nasional,
sedangkan teknokrat dimanfaatkan untuk mewujudkan target ekonomi
pemerintah orde baru.
[25]

Anak
perempuan mengaji (kemungkinan) di Masjid Prabumulih, Padang, 1955.
Sumber: KITLV Digital Media Library
(http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced?q_searchfield=52673)
Dominasi militer ini sangat dirasakan oleh para ulama. Ruang gerak
mereka untuk menyiarkan nilai-nilai agama sering kali harus berbenturan
dengan pihak militer yang kerap dirasakan sebagai anti Islam. Sifat
birokrasi militer yang kaku telah membuat kalangan Islam menemui
kesulitan untuk memperjuangkan aspirasinya agar diterima oleh
pemerintah, termasuk dalam masalah jilbab di kalangan pelajar putri.
Salah satu hal yang menggelitik untuk dikaji lebih jauh adalah
masuknya watak militerisme dalam kebijakan-kebijakan Depdikbud.
Kebijakan wajibnya seragam sekolah dalam SK Dirjen Dikdasmen No.052
tahun 1982 tampaknya mengindikasikan hal itu.
Di dalam SK itu, sebenarnya tidak dilarang penggunaan jilbab oleh
pelajar-pelajar muslimah di SMA-SMA Negeri, hanya saja, bila mereka
ingin memakai jilbab di sekolah, maka harus secara keseluruhan pelajar
putri di sekolah memakai jilbab.
Dengan kata lain hanya ada satu paket seragam saja di sekolah. Dan
pilihan untuk pelajar-pelajar muslimah: pakai jilbab seluruhnya atau
tidak sama sekali? Tentu tidak aneh bila hal ini menimbulkan tanda
tanya, terutama di kalangan yang mendukung jilbab. Apakah ini sebuah
bentuk penerapan budaya militer di sekolah-sekolah menengah negeri atau
hanya sekadar keinginan mengenakan jilbab menjadi mustahil bagi
kebanyakan pelajar muslimah?
[26]
Upaya yang dilakukan pemerintah lewat pihak sekolah dalam
menyelesaikan masalah larangan jilbab juga memperlihatkan pendekatan
militer di dalamnya. Contohnya, ketika Ratu, salah seorang pelajar putri
yang berusaha memakai jilbab maka hal ini menjadi bermasalah dengan
pihak sekolah. Muttaqien, salah seorang anggota keluarga Ratu menganggap
bahwa pemerintah pada saat itu menghadapi munculnya jilbab di SMA-SMA
Negeri dengan
security approach (pendekatan keamanan). Ketika
datang ke SMAN 68 untuk membicarakan masalah adiknya, ia menemui Kepala
Sekolah, Subandio. Namun pada saat itu Subandio didampingi oleh seorang
Kolonel Ass. Intel Kodam Jaya. Ketika itu ia diancam akan ditangkap
kalau
“macam-macam.” SMAN 68 sendiri pada saat ia datang, dijaga
oleh mobil militer. Tetapi Muttaqien mengakui juga bahwa keadaan itu
terjadi karena anak buahnya di PII-di luar pengetahuannya- telah
menteror Subandio, bahkan dengan ancaman
“Bapak besok akan mati!”
Selain itu, rumah para siswi berjilbab, atau orang-orang yang
dianggap memengaruhi siswi-siswi berjilbab, didatangi oleh intelijen.
Ketua RT mereka ditanyai dan diberi peringatan untuk berhati-hati
terhadap mereka. Pihak keluarga didatangi dan diberi ancaman.
[27]
Terlihat juga ketidakpahaman guru maupun pejabat Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud/ P dan K) terhadap masalah hukum
Islam dalam hal pakaian muslimah. Sebagai contoh, tidak lama setelah
kemunculan SK 052, terjadi kasus pelarangan jilbab di SMAN 3 Bandung
pada tahun 1982. Wargono, guru olah raga di sekolah itu mengutip
ayat-ayat Al-Qur’an dan menyatakan masalah pakaian dikembalikan kepada
ciri-ciri (tradisi setiap bangsa). Menurutnya, penutup aurat yang
dituntut oleh ayat-ayat tersebut perlu disesuaikan dengan kebiasaan
masyarakat Indonesia dan bukan menurut kebiasaan di tempat Islam
berasal. Guru olah raga ini mewajibkan murid-muridnya mengenakan
hot pants (celana pendek diatas lutut) pada saat pelajaran olah raga. Siswi-siswi berjilbab yang bertahan ingin mengenakan
training pack diancam mendapat nilai 2 di rapor untuk mata pelajaran olah raga.
[28]
Awal tahun 1980-an memang merupakan periode konflik antara Islam dan
Pemerintah. Kedua pihak saling berlawanan atau konflik antara Islam dan
pemerintah. Kedua pihak kerap bersitegang. Politik Pemerintah Orde Baru
yang represif terhadap umat Islam turut memperkeruh persoalan ini.
[29]
Pada kasus jilbab ini, Depdikbud rupaya tidak bisa menutupi sikap
curiganya terhadap siswi berjilbab. Sebagaimana pada kasus Tri Wulandari
di Jember. Pihak Kodim 0824 Jember sempat memanggilnya karena dicurigai
sebagai anggota
Jamaah Imron. Jilbab pada saat itu dianggap sebagai perwujudan gerakan politik yang mengancam pihak pemerintah.
Maret 1984, pihak Depdikbud mengeluarkan penjelasan tentang pakaian
seragam sekolah (bagi keperluan intern jajaran Depdikbud). Di dalamnya
secara jelas menguraikan sudut pandang Depdikbud terhadap bermunculannya
jilbab di sekolah-sekolah negeri serta protes-protes sekelompok
masyarakat terhadap SK 052.
Sikap sekelompok masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh golongan
tertentu untuk menentang pemerintah, antara lain memperalat siswi di
beberapa sekolah pada beberapa kota besar untuk mengenakan
sejenis pakaian yang menyimpang/tidak sesuai dengan ketentuan pakaian
seragam sekolah. Terutama sekali perlu ditegaskan, bahwa pakaian seragam
sekolah tidak menentang ajaran Islam. Dan sebaliknya bahwa “aksi
jilbab” yang dilancarkan oknum-oknum tertentu, bukan suatu gerakan
agama, melainkan merupakan gerakan politik.
Cara pandang seperti ini tampaknya menurun pada sebagian guru,
sehingga sikap mereka tidak ramah atau bahkan membenci siswi-siswi yang
memakai jilbab. Seorang guru SMAN 31 Jakarta pernah menuding siswi
berjilbab di sekolah itu bahwa cara berpakaian mereka
“mewakili gerakan tertentu.” Namun ketika ditanya gerakan apa yang dimaksud, sang guru diam, tidak bisa menjawab.
Salah satu siswi berjilbab di SMAN 68 Jakarta, di dalam catatan hariannya, menuliskan perkataan salah seorang guru agamanya,
“Kalau
kalian berjilbab karena Allah, maka Bapak tidak dapat melarang kalian,
tapi kalau kalian berjilbab karena ada unsur-unsur politik dan
sebagainya, maka hal ini kami serahkan pada pihak sekolah.”
Berangkat dari kenyataan-kenyataan di atas, maka tidak mengherankan
bila SK ini segera memakan korban. Pelajar-pelajar berjilbab sampai ada
yang dikeluarkan dan dipindahkan dari sekolah, diskors, dicap seperti
gerakan laten PKI, diinterogasi di ruang BP, dikejar-kejar kepala
“robot” sekolah yang selalu berlindung di balik kalimat,
“Saya hanya melaksanakan perintah atasan.”, kemudian dimaki-maki oleh orang tua sendiri, dan lain sebagainya.
Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi, bila pihak Depdikbud
konsisten dengan apa yang dinyatakannya. Di dalam SK 052, tertulis
adanya masa peralihan dua tahun untuk menerapkan aturan seragam sekolah
nasional secara penuh. Jadi baru pada tahun ajaran 1984/1985 pakaian
seragam ini baru digunakan secara penuh. Sementara dalam
Wartasiswa yang dikeluarkan Depdikbud sendiri, dengan jelas menyatakan,
Keputusan yang mengatur ketentuan Pakaan seragam sekolah secara
nasional ini adalah suatu “Pedoman”, bukan instruksi atau surat
perintah, sehingga tidak memuat sanksi atau bersifat paksaan. Jadi
sanksi hukum tidak ada, namun besar kemungkinan yang akan terjadi adalah
sanksi sosial yang datang dari sekolah lain yang telah menerapkan atau
dari tim penilai sekolah teladan yang memasukkan kategori yang belum
dapat memenuhi kriteria.”
Pada kenyataannya, bukan seperti itu yang terjadi. Sanksi umumnya
datang dari pihak Kepala sekolah dan guru-guru dalam bentuk
sindiran-sindiran, tekanan, larangan belajar, hingga pengembalian pada
orang tua. Walaupun tidak ada pernyataan yang jelas-jelas melarang
jilbab atau jilbab, SK 052 segera menjadi landasan bagi pihak sekolah
untuk
‘mengharamkan’ pemakaian jilbab oleh siswi-siswi di sekolah tersebut.
[30]
Tanggapan beberapa ormas Islam serta masyarakat mulai bermunculan.
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengirimkan suratnya pada
pengurus MUI pada tanggal 8 Desember1982. Dalam surat setebal empat
halaman itu, DDII mengungkapkan keprihatinannya atas masalah-masalah
jilbab yang sedang terjadi. DDII juga mengusulkan diadakannya
“Musyawarah Ukhuwah Islamiyah”
yang melibatkan pemimpin ormas-ormas di bidang pendidikan Islam untuk
membicarakan masalah tersebut. DDII terus berkorespondensi dengan MUI.
Pada akhir Desember mereka mengirimkan informasi tambahan pada MUI
tentang masalah yang sama, dan sebulan berikutnya kembali mengirimkan
informasi tambahan yang mereka kumpulkan.
Pengurus PII Wilayah Jakarta mengirimkan surat pernyataan, (pada
tanggal 8 Januari 1983) kepada semua pihak yang berwenang dan terlibat,
antara lain ditujukan kepada Ketua MPR-DPR, Menteri-menteri, dan MUI,
untuk ikut menuntaskan masalah jilbab. Pada tanggal 17 Januari 1983,
Pimpinan Pusat Badan Pembela Masjidil Aqsho (BPMA) menyampaikan,
“Teriakan hati kepada semua pihak yang menangani pendidikan.”
Mereka menyatakan bahwa memakai jilbab merupakan kewajiban bagi kaum
mukminah, pemakainya dijamin oleh konstitusi, dan pelarangannya akan
menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pengurus Pusat Wanita Muslim
juga memberi perhatian terhadap masalah ini dengan mengirim surat pada
tanggal 21 Januari 1983 yang ditujukankepada Menteri P dan K. Dalam
surat ini, Mendikbud diminta untuk
“mengambil kebijaksanaan dengan
memberi kelonggaran kepada mereka yang ingin berbusana sesuai dengan
keyakinan ajaran agamanya dan untuk tetap dapat mengikuti pelajaran.”
Media massa
Serial Media Dakwah dan
Harian Pelita turut membantu perjuangan jilbab. Mereka banyak meliput pihak yang merasa dirugikan oleh permasalahan jilbab ini. Pemberitaan
Tempo pada tanggal 11 Desember 1982, yang berjudul “
Larangan Buat Si Kudung” walaupun hanya sekali memberi dukungan tersendiri bagi pelajar-pelajar berjilbab.
Pada tanggal 15 Januari 1983, siswi-siswi yang berjilbab dari SMA,
SMEA, dan SGA Tangerang, Bekasi, dan Jakarta juga mengajukan protes ke
DPRD DKI Jakarta menuntut agar dibolehkan mengikuti pelajaran dengan
tetap mengenakan pakaian muslimah.
[31]
Pada masa-masa berikutnya, terjadi komunikasi yang semakin intensif
antara umat Islam yang diwakili MUI dengan pemerintah (Depdikbud).
Meskipun dialog tak kunjung hasil dan pelarangan jilbab terus terjadi,
tapi tidak membuat MUI menyerah memperjuangkan jilbab. Tekanan dari
masyarakat, media massa, dan MUI justru semakin kuat. Depdikbud dibawah
menteri dan Dirjen Dikdasmennya, Fuad Hasan dan Hasan Walinono, mau
tidak mau mempertimbangkan kembali peraturan seragam yang ada.
Sementara di tingkat nasional, berdirinya ICMI, telah merubah haluan
Pemerintah menjadi lebih akomodatif terhadap Islam. Fuad Hasan, pada
awalnya terlihat enggan untuk mengubah peraturan seragam, boleh jadi
karena sikap pemerintah Orde Baru yang selama ini cenderung anti Islam.
Namun, bandul telah bergeser, dan Depdikbud pun mau tidak mau harus
mengikuti bandul itu.
Akhir 1989 atau awal 1990, MUI mengadakan Munas dan menghasilkan
keputusan perlunya meninjau kembali peraturan tentang seragam sekolah.
Menindaklanjuti hasil Munas tersebut, MUI beberapa kali menemui
Depdikbud, terutama dengan Hasan Walinono, Dirjen Dikdasmen. Pada
pertemuan di sebuah restoran di kawasan Monas, bulan Desember 1990,
kedua belah pihak sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam
sekolah. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu itu tiba. Pada tanggal 16
Februari 1991, SK seragam sekolah yang baru resmi ditandatangani,
setelah melalui proses konsultasi dengan banyak pihak, termasuk
Kejaksaan Agung, MENPAN, Pimpinan Komisi XI, DPR RI, dan BAKIN.
Dalam SK yang baru itu, SK No. 100/C/Kep/D/1991, tidak disebutkan kata jilbab, tetapi yang digunakan adalah istilah
“seragam khas.” Dalam peraturan tersebut, dinyatakan
”Siswi
(SMP dan SMA) yang karena keyakinan pribadinya menghendaki penggunaan
pakaian seragam sekolah yang khas dapat mengenakan pakaian seragam khas
yang warna dan rancangan sesuai lampiran III dan IV.” Pada
lampirannya bisa dilihat bentuk seragam khas yang dimaksud, yang tidak
lain adalah busana muslimah dengan jilbab atau jilbabnya.
[32]
Perjuangan pemakaian jilbab selama bertahun-tahun, yang diwarnai
sikap represif aparat, pendidik dan pejabat akhirnya membuahkan hasil.
Keringat, derita, stigma dan air mata demi menjaga kemuliaan wanita itu
mampu mejadi pembuka jalan bagi diterimanya jilbab di Indonesia.
Perjuangan syariat jilbab memang bukan perkara mudah. Semenjak
masuknya Islam ke nusantara, terjadi proses bertahap dalam menjadikan
jilbab sebagai bagian dari masyarakat di nusantara. Proses bertahap ini
berbeda-beda di setiap wilayahnya. Di daerah dikenal Islam berpengaruh
amat kuat seperti Aceh dan Minangkabau, Islam telah meresap jauh ke adat
masyarakat hingga ke soal berpakaian sehingga membuat masyarakatnya
lebih mudah untuk berpakaian lebih tertutup.
Kebijakan-kebijakan kolonial yang kerap mencoba memisahkan Islam dari
masyarakat memperberat perjuangan ini. Jilbab dalam kehidupan
sehari-hari pun sempat menjadi sesuatu yang asing dari hati umat Islam.
Namun Jilbab tak pernah benar-benar lepas dari hati wanita di nusantara.
Ibadah sholat lima waktu yang mewajibkan menutup aurat wanita, membuat
jilbab tetap hadir meski tidak setiap saat. Terus bertambahnya arus
umat dan ulama yang pergi ke tanah suci, menggelorakan dakwah di tanah
air. Perjuangan ulama yang memanfaatkan media massa turut menghidupkan
dakwah jilbab di Indonesia. Peran-peran ormas Islam semacam NU,
Muhammadiyah, Al irsyad, dan Persis yang dengan gigih menanamkan
kesadaran berjilbab di masyarakat, perlahan tapi pasti, mampu mengubah
rupa wanita Indonesia dalam teduhnya kemuliaan jilbab. Tekad baja para
muslimah muda dalam memperjuangkan jilbab di masa orde baru akhirnya
mendobrak halangan berjilbab.
Bagaimana pun, bagi muslimah, pemakaian jilbab adalah proses yang
melibatkan dua aspek yang saling bertalian, yaitu kesadaran pribadi
sekaligus contoh di masyarakat. Semakin banyak yang berjilbab,
bagaimanapun akan semakin mudah bagi muslimah lain untuk ikut
memakainya. Maka para muslimah pelopor Jilbab di masyarakat di masa lalu
adalah para pelopor yang akhirnya menyemarakkan pemakaian Jilbab di
masyarakat kita saat ini.
Melihat situasi saat ini, perjuangan jilbab di lingkungan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan perhatian dan dukungan kita.
Pemakaian Jilbab bagi muslimah dalam TNI sepatutnya tidak perlu menjadi
kekhawatiran pihak mana pun. Terlebih, Kepolisian Republik Indonesia
telah memulainya.
Tentu kita tidak bisa hanya menunggu. Perjuangan kita untuk merebut
kemerdekaan berjilbab di negeri mayoritas muslim ini masih panjang.
Dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan dari TNI dan dukungan besar
ormas-ormas Islam, MUI, dan media massa, dan segenap umat Islam demi
terwujudnya kemerdekaan itu.
Oleh: Andi Ryansyah – Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)